Resensi

Siapa Kamu, Siapa Saya: Rupa-Rupa Politik Identitas di Indonesia dalam ‘Moemie’

Senin, 08 Januari 2018

"Kesukuan adalah penjara mental..., kebanggaan atas identitas digabung dengan keangkuhan menjadi sebuah faktor utama yang membatasi kemampuan seseorang untuk meninggalkan (rasa kesukuan) tersebut."

(Duop Chak Wuol, Penulis Afrika)


Secara global, penguatan politik identitas mengikuti garis primordial agama dan suku menemukan perwujudannya yang ekstrim di abad ke-21. Pada zaman political correctness diagung-agungkan, menjamur banyak sekali politisi yang dengan terang-terangan mengumbar kebencian pada agama dan suku tertentu. Sebuah ironi tersendiri.


Ironi berikutnya: dalam sebuah dunia di mana batasan geografis menjadi kian kabur dan orang menjadi semakin terhubung melalui internet, manusia justru semakin terkotak-kotakkan berdasarkan penanda kelompok mereka. Kita semakin terhubung namun juga semakin terasing dari sesama kita; orang-orang makin nyaman bersembunyi di balik selubung kelompok mereka. Penanda identitas semakin mengeras. Politisi yang lihai kemudian melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan dukungan melalui taktik pecah belah.


Tengoklah belahan negara Barat yang dianggap jauh lebih terbuka dan liberal ketimbang negara Timur, maka kita akan melihat politisi macam Geert Wilders di Belanda dan Donald Trump di Amerika Serikat, misalnya. Mereka berdua tanpa sungkan-sungkan melepehkan kebencian terhadap orang Muslim dan imigran lewat cacian dan hinaan yang bisa membuat telinga sakit. Indonesia pun tidak kebal terhadap wabah global yang mengerikan ini.


Belum sembuh luka yang disebabkan oleh sektarianisme yang terjadi sekitar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta beberapa bulan terakhir. Sebuah Pilkada di mana politik identitas menunjukkan rupanya yang terburuk dalam memanfaatkan identitas suku dan agama untuk menjatuhkan salah satu calon, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


Politik identitas melalui dua kategori ini memang sudah jamak digunakan dalam percaturan kekuasaan negara kita. Tentu kita masih ingat pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2012, saat Ahok menjadi wakil untuk Joko “Jokowi” Widodo, yang kali itu bersaing menjadi salah satu kandidat. Saat itu isu anti-Tionghoa dan anti-Kristen begitu gencar dihembuskan.


Banyak orang terkejut oleh betapa mengerikannya kebencian terhadap kelompok Tionghoa dan non-Muslim yang berkobar sekitar Pilkada. Beragam intimidasi, termasuk melalui selebaran-selebaran dan spanduk yang mengancam bahwa mereka yang memilih pemimpin non-Muslim tidak boleh disholatkan di masjid, beredar. Seruan-seruan untuk membunuh orang Tionghoa dan bahkan memperkosa perempuan yang berani memilih Ahok melenggang bebas di internet. Kebencian atas nama politik identitas menjadi begitu ganas, membuat kita bertanya-tanya apakah bangsa ini telah kehilangan kewarasannya.


Di belahan Indonesia yang lain, muncul juga gagasan-gagasan tentang ‘putra daerah’. Di saat yang sama, pengkambinghitaman dan ketakutan terhadap kelompok Tionghoa atas kesulitan ekonomi negara pun memanas. Siapa yang ‘pribumi’ dan siapa yang bukan kemudian menentukan ke-Indonesiaan. Di Jakarta, variabel penanda ke-Indonesiaan atau bukan juga bertambah dengan label agama: Muslim atau bukan.


Pemberian privilese terhadap kelompok tertentu atas dasar ke-pribumi-an mereka tentu akan memarjinalkan orang-orang yang dianggap tidak termasuk dalam kategori tersebut. Padahal, siapakah di antara kita yang ‘pribumi’? Lailatul Fitria dalam artikelnya berjudul The only ‘pribumi’ is Adam – others are hybrids (Satu-satunya pribumi adalah Adam, sisanya campuran) di The Jakarta Post mengatakan bahwa gagasan tentang ras yang murni adalah sebuah kesalahan berpikir karena ekspedisi dan kolonisasi menjadikan manusia percampuran dari berbagai ras yang berbeda.


Bicara soal Indonesia, kriteria untuk menyebut seseorang ‘pribumi’ juga sulit untuk dirumuskan. Menurut sejarawan M.C. Ricklefs (2011), bangsa Indonesia modern adalah hasil percampuran dari para penjelajah China, Arab, Melayu dan India yang sudah menyambangi tanah ini sejak kira-kira abad ke-13.


Apabila kita menilik sejarah, sebetulnya politik identitas sudah lama memainkan dirinya dalam bangsa Indonesia yang majemuk. Sebuah novel berjudul Moemie: Gadis berusia seratus tahun karya penulis Belanda keturunan Indonesia Marion Bloem (Kepustakaan Populer Gramedia, 2016) adalah sebuah novel sejarah yang menyoroti kamuflase politik Indonesia seiring dengan konteks sosial dan politik yang melingkupinya.


Dalam lebih dari 600 halaman, cerita yang disajikan merentang dari awal abad ke-20, saat negara kita masih bernama Hindia Belanda, pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, masa awal kemerdekaan pada 1945, pembantaian komunis pada tahun 1965, kerusuhan yang mengawali runtuhnya rezim totalitarian Orde Baru pada 1998, hingga bom Bali dan bangkitnya radikalisme Islam pasca-reformasi.


Melalui ‘mesin waktu’ ini, kita akan dapat melihat, bagaimana penanda identitas yang dianggap superior di Indonesia silih berganti tergantung hegemoni yang sedang berkuasa pada kurun waktu tertentu.


Tokoh utama dalam cerita ini adalah Moemie (bahasa Belanda untuk ‘ibu’), seorang bayi yang diselamatkan dari pertumpahan darah dalam Perang Puputan melawan penjajah Belanda di Bali. Ia kemudian diadopsi oleh keluarga Belanda.


Sepanjang jalan cerita, pembaca dibuat bingung akan identitas Moemie yang sesungguhnya. Satu-satunya petunjuk, selain sejarah pengadopsiannya, adalah warna kulit Moemie yang berwarna cokelat. Anda mungkin kemudian berpikir: kemungkinan besar ia orang Indonesia keturunan Belanda atau orang Indonesia asli, karena orang Kaukasia asli tidak ada yang berkulit coklat.


Tampaknya, Bloem ingin menyiratkan sesuatu dengan sengaja membuat asal usul tokoh utama novel ini ambigu: bahwa menentukan dengan pasti identitas etnis seseorang di era migrasi, penjelajahan dan penjajahan di mana berbagai bangsa berbaur di tempat yang sama memang upaya yang sulit. Pada era globalisasi sekarang, di saat imigrasi makin gencar, tugas itu menjadi kelewat sulit.


Tidak peduli apa pun identitas etnis Moemie yang sesungguhnya, kita kemudian melihat bagaimana ia dipengaruhi oleh politik identitas yang berbeda rupa tergantung zaman yang ia lalui.


Saat penjajah Belanda masih berkuasa, misalnya, ibu angkatnya sering memarahi Moemie ketika menggunakan sarung karena terlihat begitu Indonesia, begitu inferior. Saat itu, gaya berpakaian ala Belanda dianggap lebih bergengsi. Lebih jauh lagi, keturunan Indonesia-Belanda derajatnya lebih tinggi: kata ‘pribumi’ digunakan sebagai penghinaan untuk orang Indonesia asli.


Keadaan jungkir balik saat orang Jepang datang. Semua yang berbau Belanda harus dimusnahkan. Orang-orang harus memiliki surat keterangan bahwa mereka adalah orang asli Indonesia tanpa campuran Belanda agar selamat dari penindasan.


Pada saat itu, kebencian orang ‘pribumi’ terhadap para keturunan Belanda (‘Indo’) yang sudah lama dipendam pun meletup-letup tanpa kekangan. Pesan kebencian seperti ‘INDO ANDJING BELANDA’ berserakan di ruang-ruang publik, menghujat golongan yang dianggap diberikan privilese selama Belanda berkuasa. Keturunan Indo-Belanda juga menjadi tahanan dalam kamp.


Dalam hal ini, Moemie diselamatkan oleh para petugas pengecekan kewarganegaraan yang gagal menemukan jejak-jejak darah Belanda dalam dirinya. Ia tetap bisa tinggal di Indonesia.


Di sinilah politik identitas kemudian terasa dampaknya dalam tingkat individu dan juga kelompok masyarakat kecil seperti keluarga. Apabila baru-baru ini keluarga terpecah belah karena urusan mendukung calon gubernur non-Muslim, maka saat itu keluarga terpecah belah meributkan kemurnian antara mereka yang asli Belanda dan yang Indo.


Pergolakan berikutnya terjadi ketika orang Indonesia mulai melakukan pemberontakan terhadap pihak Jepang. Orang Indonesia mulai secara membabi-buta membunuhi pihak yang mereka anggap sebagai kalangan penjajah, baik Jepang maupun yang Indo-Belanda. Tidak hanya itu: orang Indonesia yang dianggap mendukung Belanda, seperti Manado dan Ambon, pun tidak lolos dari amukan pedang para nasionalis.


Kemarahan kaum nasionalis yang pada akhirnya meledak setelah lama menjadi api dalam sekam ini begitu mencekam.


“Orang Indo, Manado dan Ambon, orang-orang yang setia pada bendera Belanda, sering kali diculik dari rumah atau ditemukan sudah menjadi potongan-potongan kecil di kebun mereka sendiri. Tak hanya lelaki yang kuat dan anak-anak lelaki yang dimusnahkan. Seluruh keluarga juga dibunuh.” (Moemie, hal. 431)


Kebengisan ini menjadi bukti tentang bagaimana politik identitas yang dibangun melalui wacana ‘kita’ (dalam hal ini kelompok nasionalis) dan ‘mereka’ (para musuh yang disimbolkan oleh Jepang dan Belanda serta seluruh orang Indonesia yang memihak mereka) begitu ampuh dalam memicu orang untuk melakukan tindak kekerasan.


Pada akhirnya, keutuhan keluarga Indo pun tidak dapat dipertahankan lagi, ketika beberapa anggota keluarga memutuskan untuk tinggal di Belanda.


***


Tokoh Moemie dianugerahi kemampuan untuk menerawang masa depan. Tidak hanya melihat kelanjutan hidup anggota keluarganya, ia juga dapat meramalkan pertumpahan darah yang nyaris tidak berkesudahan di Indonesia selepas kemerdekaan tahun 1945.


Gramsci (1948) mengatakan bahwa masyarakat politis yang dijalankan melalui lembaga-lembaga resmi negara selalu menerapkan kekuasaan mereka melalui dominasi. Loomba (2005) menjelaskan bahwa dominasi yang terjadi pada negara-negara pascakolonial kemudian meniru pola-pola politik identitas yang telah diterapkan oleh kaum penjajah untuk memecah-belah perlawanan.


“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” demikian presiden pertama Indonesia Soekarno pernah berkata.


Pada zaman penjajahan, Indonesia ditindas oleh bangsa lain. Setelah merdeka, muncullah penindas-penindas baru di antara bangsa Indonesia sendiri, mencari korban sesuai hegemoni yang sedang berkuasa.


Ada beberapa novel panjang karya penulis Indonesia yang menyoroti bagaimana rakyat Indonesia yang telah merdeka menjadi penindas bagi sesamanya, melakukan kekerasan terhadap sesamanya dalam dua peristiwa perubahan politik besar: tragedi 1965 dan 1998. Kedua novel yang patut disoroti tersebut adalah Cantik itu Luka (2005) karya Eka Kurniawan dan Pulang (2001) karya Leila S. Chudori.


Cantik itu Luka memiliki beberapa anasir yang sebangun dengan Moemie, menimbang bahwa kisahnya dituturkan melalui pengalaman Dewi Ayu, seorang nyai yang juga merupakan keturunan Belanda. Sedikit banyak kehidupan keluarga Indo-Belanda yang harus ditahan dalam kamp semasa Jepang diceritakan dalam novel tersebut. Dalam hal ini, kisah mengenai perlakuan hina yang diterima orang Indo-Belanda memiliki kemiripan dengan apa yang diceritakan dalam Moemie.


Namun fokus Eka berbeda. Dalam novel tersebut, yang merentang sejak zaman penjajahan Belanda hingga tragedi 1965, Eka memusatkan perhatian ke bagaimana kekuasaan dilanggengkan di Indonesia oleh pihak militer yang menjadi lengan mereka, beserta para preman yang menjadi jari-jari dari kelompok militer. Siapa yang berkuasa dan siapa yang ‘tergencet’ sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang berlaku pada zamannya.


Ketika pamor Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang langgeng, misalnya, Kamerad Kliwon yang beraliran kiri beserta konco-konconya kemudian meraja, melindas lawan-lawan mereka dan menguasai perdagangan.


Pasca 1965, setelah penghancuran PKI, kapitalisme tumbuh subur di Indonesia (Robison, 1987). Ketika PKI ditumbangkan, diikuti oleh naiknya kekuatan militer dan korporasi, maka Kliwon dan para pedagang kecil yang bekerja di sekitar pesisir pun diusir-usir seenaknya oleh perusahaan besar yang didukung oleh tentara sebagai ‘aparat’ keamanan mereka.


Secara khusus, Pulang menyoroti tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara –lagi-lagi dieksekusi oleh militer– menyebabkan mereka yang ‘kalah’ dalam konstelasi politik harus menjalani hidup sebagai eksil di negara orang (dalam hal ini, Perancis).


Berbeda dari kedua novel berlatar belakang sejarah yang disebut di atas, Moemie memusatkan perhatiannya pada bagaimana politik identitas turut berperan dalam pertumpahan darah yang terjadi dalam tiap perubahan percaturan politik di Indonesia.


Tentang bagaimana politik identitas agama dimainkan di Indonesia pada tahun 1965, maka bukan rahasia lagi bahwa untuk melindas PKI, pihak yang berkuasa saat itu mencitrakan PKI sebagai partai yang ateis dan benci terhadap agama. Dengan demikian, kelompok dari berbagai agama kemudian mendapatkan ‘bensin’ untuk mengobarkan kebencian mereka terhadap PKI, juga pembenaran untuk membunuh orang-orang yang diduga terkait partai tersebut. Bloem menceritakannya dalam cuplikan kisah berikut ini:

“Baru tiga puluh lima tahun kemudian, Moemie membaca dari koran berbahasa Inggris bahwa di negeri kelahirannya dalam kurun waktu lima bulan antara lima ratus ribu dan satu juta orang dibunuh oleh pemuda Nasrani, pemuda muslim, warga desa nasionalis yang telah dihasut dan oleh tentara,...” (Moemie, hal. 483)


Kita ketahui bahwa ‘antara lima ratus ribu dan satu juta orang’ yang dibunuh itu adalah mereka yang diduga terlibat dengan PKI. Moemie juga bercerita tentang bagaimana bagaimana selepas pembantaian 1965, orang-orang beragama Konghucu kemudian harus berpindah agama ke Katolik.


Seiring dengan kebencian terhadap kelompok Tionghoa yang subur setelah tragedi 1965, pemeluk agama Konghucu dianggap kurang nasionalis karena ditengarai memiliki ‘ikatan batin’ yang lebih kuat terhadap tanah Tiongkok ketimbang Indonesia.


Kebencian terhadap kelompok Tionghoa ini, yang menurut Setiono (2008) juga merupakan warisan penjajah Belanda yang menerapkan segregasi suku Tionghoa dengan suku lainnya saat mereka berkuasa, kemudian memuncak pada kerusuhan Mei 1998, yang juga diceritakan dalam novel tersebut. Rumah-rumah serta toko kelontong orang Tionghoa banyak dibakar dalam kerusuhan tersebut. Banyak perempuan Tionghoa yang mengalami pelecehan seksual.


Diceritakan dalam alur yang menarik serta pilinan kisah yang menawan, menghubungkan situasi politik global (serangan 11 September di Amerika Serikat) dan lokal (bom Bali), serta menjabarkan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut memengaruhi kehidupan pribadi para tokoh, Moemie adalah buku yang begitu menawan.


Bloem adalah seorang pencerita handal yang akan membuat Anda enggan meletakkan buku tersebut sebelum berakhir, selain karena terbuai oleh daya pikat prosa yang ia gunakan, juga karena penasaran mengikuti cerita untuk membuka tabir rahasia para tokohnya.


Kelebihan novel ini adalah penokohan yang sepenuhnya bersifat abu-abu. Tidak ada pula kelompok atau golongan yang ‘jahat’ ataupun ‘baik’ dalam novel ini; semuanya memiliki potensi untuk melakukan penindasan terhadap sesama mereka tergantung siapa yang sedang berkuasa. Dengan demikian, lagi-lagi kita diingatkan tentang hasrat manusia akan kekuasaan dan betapa, apabila tidak dikendalikan, hasrat tersebut dapat merusak hubungan antarmanusia dan mendorong kita pada kekejian.


Terasa bahwa dalam menuturkan kisah ini, Bloem menggambarkan Indonesia sebagai sebuah negeri yang ‘haru’, yang senantiasa dilanda kemalangan tak berkesudahan. Di mana orang-orang kecil tak berdaya senantiasa menjadi korban dan para penindas kehilangan kemanusiaan mereka. Setidaknya, perasaan semacam itulah yang saya dapat sepanjang membaca buku ini.


Riwayat Indonesia digambarkan dalam kisah ini penuh dengan suasana haru dan getir akibat nasib ‘malang’ yang nampak tidak kunjung bosan menyapa negeri kita. Namun tokoh-tokohnya, yang digambarkan dengan begitu hidup dan rinci, tidak pernah gagal membuat kita tersenyum melalui tingkah mereka. Mereka bagaikan teman lama yang datang kembali untuk menyapa kita.


Setelah membaca Moemie, tokoh Moemie, Daisy, Fons, Alex dan lain-lain telah menjadi bagian dari hidup saya, dan semoga juga hidup Anda. Mereka sungguh tak terlupa. Meskipun ini adalah sebuah novel sejarah, namun seperti biasa, nasib tokoh-tokoh yang ada di dalamnya selalu lebih penting dari apa pun peristiwa politik yang terjadi. Seperti kata almarhum sastrawan kita, Umar Kayam, manusia lebih penting daripada politik.


Akhirul kalam, hendaklah potret memilukan sejarah Indonesia yang digambarkan dalam novel Moemie tidak membuat kita larut dalam kesedihan. Pertumpahan darah selama puluhan tahun sejarah kita hendaknya justru memberi kita pelajaran: masih inginkah kita saling menindas dan membenci satu sama lain hanya karena politisi licik yang memecah belah kita lewat politik identitas untuk menggapai kekuasaan?


Dalam kancah politik Indonesia saat ini, kebencian dan penghasutan sedang ganas-ganasnya, hendaknya novel semacam Moemie ini menyalakan rasa kemanusiaan kita, tidak peduli apa pun keyakinan politik kita.



DAFTAR PUSTAKA

Bloem, M. (2016). Moemie: Gadis berusia seratus tahun. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Chudori, L.S. (2011). Pulang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Fitria, L. (2017, April 10). The only ‘pribumi’ is Adam – others are hybrids. The Jakarta Post, hlm. 2.

Kurniawan, E. (2002). Cantik itu Luka. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gramsci, A. (1948). Prison notebooks. U.S.: Penguin Classics.

Loomba, A. (2005). Colonialism/postcolonialism. U.S.: Routledge.

Ricklefs, M.C. (2011). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Robison, R (1987). Indonesia: the rise of capital. Australia: Allen & Unwin.

Setiono, B. (2003). Tionghoa dalam pusaran politik. Jakarta: GagasMedia.



*Sebastian Partogi bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post. Tahun 2016 mengikuti kelas Kritik Sastra yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).


Media: JURNAL Ruang

Pembicaraan

0 Comments

Urut Berdasarkan:

Resensi Lainnya